Kritik itu sebenarnya sah-sah saja dalam alam demokrasi jika dilandasi oleh motif evaluasi progresivitas pembangunan. Tetapi sering kali, fakta empiris membuktikan bahwa kritik diajukan berdasarkan motif like and dislike. Konflik politik demikian akan bertambah parah jika para pejabat kemudian mengambil kebijakan tidak populer terkait masalah-masalah aktual khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena golput adalah hak dan bukan kewajiban maka kita menolak perlakuan kasar dan penghinaan kepada pendukung golput. Namun demikian, kita mengharapkan peningkatan partisipasi politik publik melalui pemilu kali ini.
Bahwa bagaimana pemerintahan sebelumnya menjalankan kebijakan di daerah sangat menentukan respon publik terhadap pilkada. First impression impresses most. Karena itu, bagi pemenang pemilu, para anggota legislatif bahkan presiden dan wakil presiden baru perlu mempertontonkan etika politik dan integritas moral serta keahlian birokratif, jika mengharapkan partisipasi politik publik meningkat signifikan dalam pemilu lima tahun berikutnya.
(diadopsi dari artikel Antonius Steven Un, "Menekan Angka Golput dalam Pilkada" yang dimuat di Kompas Jawa Timur 19 Juli 2007)
